Grudo.desa.id  –  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) SP Kabupaten Ngawi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Ngawi melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur terkait implementasi sistem manajemen kas (Cash Management System) untuk transaksi non tunai melalui aplikasi Siskeudes Link di desa. Koordinasi ini berlangsung pada Senin (27/5/24) dan dihadiri oleh sejumlah pihak terkait.

Hadir dalam koordinasi tersebut Kabid Aptika, Ambar Adhi Prasetyo, bersama dengan sejumlah JFT dan JFU. Ambar menjelaskan bahwa kegiatan ini merujuk pada Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.3.3.3/1629/SJ yang mengatur mekanisme pelaksanaan transaksi non tunai melalui Siskeudes-Link. "Surat edaran ini mengharuskan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota dalam implementasinya," terang Ambar.

Ambar juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab menyiapkan mekanisme dan aplikasi, sementara pemerintah provinsi bertugas melakukan pengawasan dan pelaporan. "Dinas kabupaten/kota menyusun kebijakan, menyediakan infrastruktur, serta memberikan pelatihan teknis melalui program Cipta Desa," tambahnya.

Dalam peranannya, Diskominfo menyediakan layanan dukungan teknis bagi pengguna Siskeudes Online. Dukungan ini penting untuk memastikan bahwa pengguna di tingkat desa dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal."Kami siap memberikan bantuan teknis dalam mengatasi masalah akses dan operasional sistem," ujar Ambar.

Ambar juga menekankan bahwa Diskominfo berperan penting dalam memastikan Siskeudes Online dapat berfungsi dengan baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa."Aplikasi ini nantinya dapat menjadi alat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan di desa," kata Ambar.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan implementasi sistem manajemen kas berbasis aplikasi Siskeudes Link dapat berjalan lancar di seluruh desa di Kabupaten Ngawi. "Ini akan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa," pungkas Ambar.

Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur, Mochamad Wahyudi, menyatakan bahwa sejumlah daerah telah melaksanakan inisiatif CMS-Siskeudes. Wahyudi menilai CMS merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem keuangan desa. "Inisiatif ini memungkinkan eksekusi transaksi keuangan secara non tunai oleh kepala desa dan bendahara desa," ujarnya.

Wahyudi juga menambahkan bahwa implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat dan sesuai peruntukannya. "Dengan adanya sistem non tunai, kami berharap dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa," katanya.

Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan teknis yang memadai, diharapkan sistem manajemen kas non tunai ini dapat diadopsi secara luas dan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa di Kabupaten Ngawi.